Rabu, 14 November 2012 08:09
 |
| Mantan Dirut PLN yang kini menjabat Meneg BUMN, Dahlan Iskan (dua kiri), bernostalgia dengan karyawan PLN saat menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/11/2012). RDP yang juga dihadiri Ketua BP Migas, R Priyono, Menteri ESDM, Jero Wacik, dan Dirut PLN, Nur Pamudji, meninta penjelasan dan verifikasi kepada mantan Direktur Utama PLN, Dahlan Iskan, atas audit Badan Pemeriksa Keuangan, terkait temuan inefisiensi PLN sebesar Rp37 triliun. |
Dalam rapat kerja di Panja Hulu Listrik, dan Komisi VII DPR, Selasa
(13/11/2012), saat membahas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal
inefisiensi PLN dibawah kepemimpinan Dahlan Iskan sebesar Rp37,6
triliun, para anggota DPR mengungkapkan soal pencitraan yang dibuat
Menteri BUMN itu.
Namun, pencitraan yang selama ini dibangun Dahlan Iskan "runtuh" di
Panja Hulu Listrik, saat anggota Komisi VII DPR mengungkit-ungkit dan
mempertanyakan seputar Pembangkit Listrik miliknya di Kalimantan Timur.
Suara Dahlan pun meninggi, raut mukanya menegang menanggapi rentetan
pertanyaan DPR mengenai bisnisnya itu.
"Kamu lihat sendiri tadi kan, ketika ditanya tentang genset, tentang
pembangkit milik dia, dia marah-marah. Coba yang mengena tentang dirinya
sendiri kan marah-marah dia. Itu coba lihat sekuat mana, sampai berapa
lama sih pencitraan, kepalsuan artivisual itu?"ungkap Ketua Panja Hulu
Listrik Komisi VII DPR, Effendi Simbolon, usai Rapat di gedung DPR,
Jakarta, Selasa (13/11/2012).
"Kami bukan punya ilmu penyidik loh, ini hanya verifikasi. Maka,
verifikasilah di ruang konstisional. Kami tidak menuduh, ini kan semua
berdasarkan temuan BPK," tambahnya.
Emosi Dahlan terlihat saat Rapat Kerja Panja Hulu Listrik Komisi VII
DPR, Selasa (13/11/2012) kemarin yang memverifikasi temuan BPK mengenai
inefisiensi PLN sebesar Rp37,6 triliun pada masa kepemimpinannya. Saat
itu Dahlan menjawab rangkaian pertanyaan anggota wakil rakyat seputar
temuan BPK.
Tepatnya, saat anggota Komisi VII, Alimin Abdullah mempertanyakan
mengenai kepemilikan PLTU milik Perusahaan Dahlan Iskan di Kalimantan
Timur (Kaltim).
"Kami punya genset di Kalimantan Timur, begitu? Bapak bisa
mempertanggungjawabkan itu?" tantang Dahlan dengan nada suara meninggi
dan raut wajah yang tegang menanggapi pernyataan anggota dewan itu.
Alimin menjawab, saat Panja Hulu Listrik kunjungan kerja ke Kaltim
kepemilikan Pembangkit Listrik Dahlan Iskan terungkap dari informasi
masyarakat, muspida dan Gubernur Kaltim sendiri. Meski saat itu, semua
staf PLN yang hadir saat itu, tidak mengakui adanya Pembangkit Listrik
milik mantan Dirut PLN di Kaltim.
"Tetapi ketika saya diminta memimpin rapat saat di depan gubernur,
yang saat itu diwakili wakil Gubernur, itu mereka bilang ada, dan itu
bekerjasama dengan Perusda (Perusahaan Daerah) Kaltim. Mereka
mengeluarkan dana Rp120 miliar," bebernya menanggapi tantangan Dahlan.
Bahkan, Gubernur Kaltim pun menjumpai Panja Hulu Listrik di Bandara
saat akan meninggalkan Kaltim. Gubernur bahkan mengklarifikasi bahwa
sebenarnya memang betul ada pembangkit milik Dahlan Iskan yang
bekerjasama dengan grup Perusda Kaltim. Dan selama itu pula, pemda tidak
pernah ada untung yang terjadi.
"Sebenarnya saya tidak mau membuka itu. Tapi kalau bapak minta
seperti itu. Kita tanya kepada PLN saat itu, tapi PLN menutup itu. Tapi
ketika di Pemda terbuka semua tanpa harus kita minta. Dan Gubernur
menyatakan iya. Ini kan fakta ngapain kita tutup-tutupan. Dan saya siap
mempertanggungjawabkannya," tegasnya Alimin. beberapa anggota Komisi VII
lainnya dari FPKB, Nur Yasin dan Effendi Simbolon mengamininya, dan
disambut tepuk tangan anggota Komisi VII.
Dahlan kemudian meminta untuk disamakan pengertian mengenai genset.
Menurutnya, yang ada di Kaltim adalah PLTU. Dan sejak adanya PLTU itu
PLN diuntungkan, paling tidak Rp1,5 triliun.
Kalau Pemda Kaltim belum mendapat keuntungan atas kerjasama tersebut,
katanya, itu disebabkan oleh tarif beli listriknya murah sekali.
Aturannya, imbuhnya, keuntungan yang seharusnya dilihat pemda Kaltim
adalah ekonomi mikro. Dengan adanya listrik itu ekonomi daerah
bertumbuh.
"Sehingga sebaiknya kita menyamakan persepsi kita bahwa tidak semua
pembangkit itu genset. Genset ini kan kesannya menggunakan BBM kemudian
boros. Sebaiknya kita memahami masalah-masalah kelisrikan sehingga yang
seperti ini tidak terjadi lagi," tegasnya.
Keterangan Dahlan itu ditimpali lagi oleh Alimin. "Supaya jangan
salah. Saya tidak pernah menyebut genset pak. Pembangkit," Kata Alimin
yang ditanggapi Dahlan Iskan lagi.
"bapak yang disana menyebut genset. Kalau pak Alimin saya tahu kalau pak Alimin sangat tahu," tegas Dahlan.
"Bahkan juga pernah membangun pembangkit. Jadi, tak usah kita saling
bodoh-bodohanlah. Kita juga mengertilah tentang pembangkit walau tidak
sepintar pak Dahlan. Yang saya tanya itu jelas Pembangkit. Kita tidak
mau ribut-ribut. Kalau bapak menantang ayo mari. Kita suka juga begitu
biar terbuka. Tidak ada saya sebutkan genset," balas Alimin.
Setelah perdebatan itu Effendi Simbolon selaku Ketua Panja memberikan
kronologis mengenai fakta kunjungan kerja DPR ke Kaltim beberapa waktu
lalu. Saat itu tidak ada satu pun staf PLN yang memberikan konfirmasi
mengenai keberadaan Pembangkit Listrik milik Dahlan Iskan.
Namun, pada hari berikutnya, saat pertemuan dengan Pemda dan Muspida
dan ditambah lagi keterangan dan data dari Gubernur Kaltim yang
mengkonfirmasi adanya Pembangkit Listrik milik Dahlan.
"Itu jelas saat itu, dikatakan itu milik pak Dahlan. Dan ketika pak
Dahlan menjadi Dirut PLN kemudian di-upgrade itu, menjadi untung. Kalau
mau detailnya, saya bisa kasih tahu pak," ujar Effendi.
"Akhirnya pak Dahlan emosi juga. Manusiawi juga. Tidak bisa juga terlampau over acting juga kan pak," Effendi menambahkan.
sumber : tribun
Tidak ada komentar:
Posting Komentar