Jumat, 18 Mei 2012 | 15:19
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengundang mantan Menteri Kehakiman (Menkeh) Yusril Ihza Mahendra ke kediamannya di Cikeas, Bogor. Hal ini menyikapi putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menunda Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian dan pengangkatan Gubernur Bengkulu.
"Ini menunjukan SBY mengakui ada yang salah dalam pemerintahannya yaitu adminstrasi hukum sangat lemah," kata pengamat hukum tata negara, Margarito Kamis, saat berbincang dengan detikcom, Jumat (18/5/2012).
Kekalahan untuk kesekian kalinya ini menunjukkan Sekretariat Negara (Setneg) dan Sekretariat Kabinet (Setkab) perlu dirombak total. Sebab dalam sistem presidensial, kedua lembaga ini menjadi benteng terahir pemerintah dalam mengelola adminstrasi hukum. "Kekalahan kali ini juga menunjukkan rapuhnya administrasi tata negara. Bagaimana bisa, pemerintahan sebesar itu bisa kalah oleh seorang Yusril. Ini harus segera dibenahi," papar Margarito.
Oleh karena itu, lembaga Setneg harus merekrut para ahli hukum yang mempunyai logika hukum yang kokoh.





