Minggu, 08/01/2012 18:29
 |
| ilustrasi - v/g : yan andie |
Ekonom Drajad Wibowo mengatakan dilema pembatasan BBM Vs kenaikan harga BBM itu terjadi karena para menteri mendekati masalah BBM ini secara parsial.
"Secara sektoral masing-masing. Dimana Menkeu berkutat pada nilai APBN-nya saja, Menteri ESDM pada teknis nya saja dan Mendagri malah tidak tahu apa peranannya, padahal data penduduk yang berhak atas subsidi BBM harusnya ada pada Kemendagri," papar Drajad ketika berbincang dengan detikFinance di Jakarta, Minggu (8/1/2012).
Karena menyangkut hajat hidup rakyat banyak, Drajad menambahkan harusnya kebijakan BBM ini didekati
dari semua penjuru, komprehensif. Pemerintah terlalu ribet dalam mengambil kebijakan tersebut.
dari semua penjuru, komprehensif. Pemerintah terlalu ribet dalam mengambil kebijakan tersebut.
"Jadi ketika misalkan pemerintah menaikkan harga BBM, solusi bagi rakyat miskin bukan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Buktinya, meski sudah dinaikkan berkali-kali sudah ada BLT, tetap saja subsidi BBM membengkak dalam APBN. Artinya kombinasi kenaikan harga BBM dan BLT gagal mencapai tujuan fiskalnya," ungkapnya.
Bagaimana kebijakan yang komprehensif itu? Drajad mengatakan cukup banyak elemennya, mulai dari elemen registrasi kependudukan, NPWP sampai jaminan sosial. Seandainya pemerintah berani menghapuskan subsidi menjadi nol sekalipun kalau kebijakannya maksimal justru banyak masyarakat yang mengerti dan bahkan senang.
"Kembangkan instrumen total football sehingga masyarakat tidak terpengaruh mau BBM naik atau turun, karena penghasilannya meningkat lebih besar. Kalau biaya naik 10 tapi penghasilan naik 50, orang lebih senang daripada biaya dan penghasilan tetap. Instrumen total football itu membuat masyarakat, bahkan rakyat miskinpun diuntungkan, tidak peduli harga BBM naik, turun atau BBM dibatasi," jelasnya.
Menurut Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera, menaikkan harga BBM lebih simpel daripada pembatasan yang berujung kepada konversi BBG. Belum lagi dalam konversi tersebut masyarakat harus membeli converter kit yang harganya cukup mahal.
Konsekuensi dari naiknya harga BBM bersubsidi alias premium adalah mendorong inflasi. Namun, diperkirakan kenaikan inflasi masih bisa diantisipasi.
"Kalau menaikkan hanya Rp 1.000, inflasi 1 persen, tapi terukur," katanya.
sumber : detik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar